topmetro.news – Komisi D DPRD Sumut, Pemprov Sumut, BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) II Medan, ICK (Ikatan Cendikiawan Karo), Formanas (Forum Masyarakat Nasional) dan lima kepala daerah (Bupati Karo, Deliserdang, Dairi, Pakpak Bharat dan Walikota Medan) menandatangani komitmen bersama untuk mendukung serta memperjuangkan pembangunan jalan tol atau jembatan layang di jalur Medan-Berastagi, untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah.
Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam RDP Komisi D DPRD Sumut dengan ICK, BBPJN II Medan, Pemprov Sumut yang diwakili Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut, Formanas, Bupati Karo Terkelin Brahmana, mewakili Bupati Deliserdang, mewakili Bupati Dairi, Pakpak Bharat dan mewakili Walikota Medan.
RDP dipimpin Ketua Komisi D Sutrisno Pangaribuan, dihadiri anggota Komisi D Layari Sinukaban, Fahrijal Nasution, dan Yantoni Purba. Berlangsung, Kamis (5/9/2019) di DPRD Sumut.
Menurut Sutrisno, penandatanganan melibatkan lima kepala daerah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama. Agar pihak-pihak yang terkait tetap terus memperjuangkan pembangunan jalan tol Medan-Berastagi kepada pemerintah pusat cq Kementerian PUPR, Bappenas dan Komisi V DPR-RI, untuk dialokasikan anggarannya di APBN 2020.
Seperti disampaikan ketua dan Humas ICK Budi D Sinulingga dan Jhon Modal Pencawan, bahwa seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak kemacetan jalan Medan-Berastagi, wajib mendukung. Serta harus terus memperjuangkan pembangunan jalan tol maupun jembatan layang ini hingga terealisasi. Agar masyarakat pengguna jalan bisa nyaman melintasi jalur tersebut.
Ancam Mogok Massal
Sementara Ketua Formanas Julianus Sembiring, Ketua Pedagang Kota Medan Jusuf Ginting, Ketua Trasportasi Angkutan Umum Petrus Sembiring, Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Siska Laura, tidak segan-segan melontarkan ancaman akan melakulan mogok massal mensuplai sayur-mayur maupun buah. Juga mengancam menghentikan operasional angkutan umum ke Kota Medan. Hal itu jika pemerintah tetap tidak bersedia membangun jalan tol maupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi.
“Kami 3.500 pedagang sayur-mayur maupun buah yang membawahi 52 pedagang yang tersebar di Kota Medan. Setiap hari berbelanja ke Karo untuk mensuplai kebutuhan masyarakat Kota Medan. Ketika terjadi macet, kami mngalami kerugian yang sangat besar. Jika terus-terusan merugi, lebih baik kami mogok massal mensuplai sayur-mayur dan buah ke Kota Medan,” ujar Jusuf senada dengan Siska Laura.
Petrus Sembiring mewakili pengusaha transportasi yang setiap hari melintasi jalan Medan-Berastagi juga akan melakukan mogok massal. Itu jika tetap tidak ada solusi untuk mengatasi kemacetan. Selama ini, para pengusaha angkutan mengalami kerugian sangat besar karena lebih lama macet di jalan.
Dalam kesempatan itu, Kabid BPPJN II Medan Cut Retno juga menyatakan dukungannya terhadap pembangunan jalan tol maupun jembatan layang ini. Sehingga pihaknya bersedia ikut bersama Tim Komisi D, ICK dan sejumlah kepala daerah untuk menemui Kementerian PUPR, Bappenas dan DPR-RI di Jakarta.
Begitu juga Bupati Deliserdang melalui Dinas PUPR Ismail menyebutkan, pemkab setempat sudah berulang kali melakukan tahapan sosialisasi seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi. Tepatnya di Desa Sukamakmur. Agar masyarakat mendukung pelebaran jalan. Dan pada prinsipnya, masyarakat menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi.
Program Mebidangro
Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, perlunya didukung pembangunan jalan tol maupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi ini, karena sangat strategis menunjang KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) maupun mensukseskan Program Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo). Artinya kedua aspek ini memiliki korelasi yang dibuat Presiden RI Joko Widodo.
“Keduanya tertuang dalam Perpres 49/2016 tentang KSPN dan Perpres 62/2011 tentang Mebidangro. Hal ini yang harus kita perhatikan dalam menjawab polemik pentingnya jalan alternatif Medan-Berastagi maupun jalan tol atau jembatan layang. Kedua aspek ini, mengisyaratkan betapa pentingnya faktor mendukung kemajuan KSPN dan Mebidangro,” ujar Terkelin.
Berkaitan dengan itu, Terkelin sangat berharap kepada kepala daerah yang terdampak kemacetan jalur Medan-Berastagi, seperti Deliserdang, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Medan, Humbahas, Samosir untuk ikut mendukung. Agar pembangunan jalan bebas hambatan itu bisa terealisasi.
Dukungan Surat Tertulis
Dalam kesempatan itu, Sutrisno, Layari Sinukaban, dan Yantoni Purba mengigatkan Walikota Medan, Bupati Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang, Simalungun, Humbahas dan Samosir agar ikut mendukung pembangunan jalan tol dengan membuat surat tertulis dari masing-masing bupati, untuk disampaikan kepada Kementerian PUPR, Bappenas dan DPR-RI di Jakarta.
“Para kepala daerah tidak cukup hanya statemen mendukung. Tapi sebaiknya segera buat surat dukungan dari bupati. Untuk kita serahkan secara bersama, pada Jumat (6/9/2019) ke sejumlah instansi terkait di Jakarta. Agar tuntutan kita didengar,” tegas Layari di hadapan perwakilan para bupati dan walikota.
Di penghujung rapat, disepakati penandatanganan bersama lima kepala daerah sebagai kebulatan tekad mendesak pemerintah pusat cq Kementerian PUPR, Bappenas dan DPR RI agar segera mengalokasikan anggaran pembangunan jalan layang atau jalan tol Medan-Berastagi di APBN 2020. Sekaligus melakukan studi terkait pembangunan jalur bebas hambatan itu.
reporter | Erris JN
